Masyarakat Banyuwangi Anti Komunis Mempolisikan Ribka 'Anak PKI' Tjiptaning
BANYUWANGI (voa-islam.com) - Menanggapi isu pembubaran FPI terkait adanya laporan Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning ke Mabes Polri, umat Islam Banyuwangi tidak tinggal diam. Mereka akan melaporkan balik Ribka ke polisi.
Seluruh elemen Umat Islam Banyuwangi yang bernaung di bawah Gabungan Elemen Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis (Gemas Wa Balak) justru akan lapor balik ke polisi karena acara Ribka anak PKI tanggal 24 Juni 2010 pekan lalu adalah ilegal dan reuni eks anggota PKI. Untuk itu, Gemas Wa Balak kemarin merapat barisan di rumah Ketua Forum Islam (FUI) Aman Fathorrachman. Usai pertemuan dengan 18 elemen anti PKI, mereka langsung menggelar jumpa pers.
Aman Fathorrachman didaulat menjadi juru bicaranya. Dalam keterangannya, Aman langsung mengklarifikasi insiden 24 Juni 2010. Menurut dia, aksi di rumah makan Pakis Ruyung itu bukan dilakukan FPI melainkan dilakukan beberapa elemen masyarakat anti PKI. Kata Aman, FPI Banyuwangi sudah bubar dua bulan lalu.
..."Aksi di rumah makan Pakis Ruyung itu bukan dilakukan FPI melainkan dilakukan beberapa elemen masyarakat anti PKI. FPI Banyuwangi sudah bubar dua bulan lalu." Kata Aman.
Beberapa aktivis yang datang dalam pertemuan itu, merupakan kumpulan dari elemen masyarakat anti ajaran komunis. Mereka datang karena merasa terpanggil untuk mencegah lahirnya kembali ajaran komunis di Banyuwangi.
Karena itu, lanjut Aman, kalau Ribka anak PKI melaporkan FPI ke Bareskrim Polri dinilai salah alamat. Sebab, aksi itu tidak melibatkan FPI. "Sekali lagi, saya tegaskan FPI Banyuwangi sudah bubar dua bulan lalu," tegasnya.
Kedatangan beberapa aktivis di rumah makan Pakis Ruyung, ungkap Aman, bukan untuk membubarkan melainkan untuk klarifikasi agenda pertemuan itu. Acara itu dinilai banyak kejanggalan, karena diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi.
Kalau memang pertemuan itu agenda resmi anggota DPR RI untuk sosialisasi rumah sakit gratis tanpa kelas mengapa yang dikumpulkan orang-orang eks PKI.
Aman menunding pertemuan itu memiliki agenda terselubung dan menipulasi undangan. Terbukti dari mereka yang hadir, adalah eks PKI yang berasal dari beberapa kecamatan. "Pertanyaan kita, kalau acara itu memang resmi mengapa dilakukan diam-diam," katanya.
Selain itu, ungkap Aman, dalam undangan yang dikirimkan Yayasan Layar Kemendung, acara bukan untuk sosialisasi rumah sakit melainkan reuni korban orde baru. Yang janggal lagi, Ribka dan Rieke Diah Pitaloka, juga bukan anggota DPR yang berangkat dari dapil III Jatim. "Ribka telah melakukan kebohongan. Kalau memang resmi, mesti ada surat tugasnya dari DPR RI. Saya tanyakan surat tugasnya tidak ada," ujar Aman.
..."Ribka telah melakukan kebohongan. Kalau memang resmi, mesti ada surat tugasnya dari DPR RI. Saya tanyakan surat tugasnya tidak ada," ujar Aman...
Pihaknya merasa yakin, pertemuan itu memiliki agenda untuk menghidupkan ideologi komunis di Indonesia. Ideologi komunis tidak pantas hidup di Indonesia, karena bertentang dengan falsafah Pancasila dan UU 1945. "Kalau menyangkut idelogi negara, kita tidak perlu menunggu komando. Tidak sesuai dengan Pancasila, ayo kita lawan," timpal Ketua LSM Gerak, Sulaiman Sabang.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, 18 elemen masyarakat itu akan melaporkan Robka ke Polisi dengan tuduhan melakukan pelanggaran pidana. "Besok (hari ini, red) kita akan lapor polisi," tambah Aman.
FPI dan LSM juga menuding acara itu ilegal, karena tidak mengantongi izin dari polisi. Dengan alasan itu, belasan aktivis FPI dan LSM langsung menyerbu tempat pertemuan dan membubarkan acara.
Kedatangan belasan aktivis FPI dan beberapa ormas itu memang tidak diduga oleh tiga wakil rakyat tersebut. Tak ayal, tiga anggota DPR itu sempat berdialog, bahkan terlibat adu mulut dengan aktivis FPI. Namun, perdebatan tidak berlangsung lama. Mereka memilih menyelamatkan diri demi menghindari kemungkinan terjadi aksi anarkis. Hanya saja, Oneng, sebutan Rieke Diah Pitaloka dalam sinetron "Bajaj Bajuri", sempat adu mulut. Pasalnya, pemain sinetron itu terjebak dan tidak bisa keluar dari lokasi acara.
Saat dikonfirmasi, Kapolres Banyuwangi AKBP Slamet Hadi Supraptoyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah ilegal. Sebelumnya, polres hanya mengeluarkan izin pertemuan yang akan digelar Paguyuban Kesenian Angklung Layar Kumendung di hall Restoran Pondok Wina. Hanya saja, kegiatan itu batal karena Pondok Wina digunakan untuk kegiatan pemilukada. "Kami sudah panggil panitia kegiatan untuk klarifikasi acara itu," ungkap Slamet. (Ibnudzar/jp)
